Pendidikan Budi Pekerti Pilar Karakter Bangsa

SEMARANG, KOMPAS.com - Praktik korupsi besar-besaran baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau golongan di lingkungan birokrasi dan partai politik, merupakan pelanggaran etika serta hilangnya karakter bangsa. Hal ini bukti minimnya pendidikan budi pekerti sejak di sekolah.

Pengamat pendidikan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Prof Sarwiji Suwandi, menyatakan, pendidikan budi pekerti perlu diperdalam kembali. Pada tingkatan internalisasi tindakan atau perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan seka dar aspek pengetahuan untuk memahami norma atau nilai-nilai saja.

"Kalau menyaksikan aksi anarkis, tindak kekerasan, juga maraknya korupsi, wajar saja ada yang berkomentar pendidikan gagal menyemai moral dan karakter siswa. Tentu ini implikasi dari gagalnya pembangunan karakter warga negara dan bangsa ini," kata Sarwiji Suwandi, Kamis (24/5/2012) ,pada seminar nasional Pendidikan Budi Pekerti Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Sarwiji mengemukakan, ketika aksi-aksi anarkis, tidak manusiawi, dan tidak terpuji berkembang di masyarakat, ironisnya kondisi itu juga berdampak situasi di sekolah dan kampus. Tidak sulit menemukan perilaku siswa menyontek ketika mengerjakan ujian, serta ada guru membantu siswa tidak jujur.

Ada guru dan dosen melakukan plagiasi dalam menyusun karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dan jabatan mereka. Pendidik melakukan rekayasa data untuk keperluan sertifikasi pendidik. Di sekolah dan di jalan sering aksi tawuran pelajar atau antar mahasiswa.

Pendidikan budi pekerti di sekolah, terkait dengan manajemen sekolah, bagaimana pendidikan budi pekerti disusun, dilaksanakan dan dikendalikan dalam kegiatan pendidikan secara memadai.

Kegiatan esktra kurikulir juga penting mengembangkan peserta didik sesuai kebutuhan, potensi dan bakat agar sisiwa punya kemampuan, rasa tanggungjawab sosial serta potensi prestasi siswa.

Pengajar sastra Universitas Muhammadiyah Surakarta, Nuraini Fatimah, mengemukakan pula, semangat melawan kezaliman dan dekadensi moral perlu disertakan dalam denyut nadi, dalam menghadapi kehidupan yang karut-marut dewasa ini.

Dalam konteks sastra melawan kezaliman, pusi-puis Taufiq ismail dalam kumpulan Tirani dan Benteng, bukan hanya monumental. Makna puisi ini selalu relevan sepanjang masa kehidupan. Hal itu bisa dilihat bahwa kemunduran moral bangsa, penguasa, kelompok maupun individu tetap terus terjadi bukan hanya seputar 1965.

Berdasarkan konteks kekinian, maka masih relevan jika perang terhadap dekadensi moral harus terus berkobar. Tiap hari bukti dekandensi moral terus menggelayuti pikiran penguasa, pimpinan parpol, birokrasi dan rakyat yang makin dimiskinkan.

"Melalui penghayatan puisi dalam Tirani dan Benteng, maka moralitas adalah landasan pembentuk karakter kuat. Melalui peningkatan moralitas s ebuah bangsa akan berangsur-angsur bangsa ini menjadi bermartabat dan menjadi bangsa besar," kata Nuraini.

Pengamat budaya, R Adi Deswijaya, menyatakan, pembentukan moralitas dapat diawali dengan memaknai kearifan lokal atas luhurnya ajaran nenek moyan g orang Jawa pada Naskah Jawa klasik, seperti Serat Centhini, Serat Kandha Cetha, dan Serat Wulang Reh.

Mulai dari ajaran jangan menyombongkan diri dengan kekuasaan atau jabatan, menghilangkan kebiasaan hura-hura, melatih ketajaman pikir serta ajaran mengenai tata krama penghormatan pada pihak lain.