REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Tahun 2011 ini, Kementrian Pendidikan Nasional tidak akan mengeluarkan aturan tehnis terkait pelaksanaan ujian sekolah (Usek). Meskipun ujian tersebut juga akan digunakan sebagai bahan penghitungan bagi penentuan kelulusan siswa selain ujian nasional (UN).
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengatakan, sekolah berhak mengatur pelaksanaan Usek tahun 2011 tanpa menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. Pasalnya, menurut Mendiknas, Usek merupakan ujian yang dilaksanakan oleh sekolah secara langsung dan bukan oleh pemerintah (Kementerian).
"Namanya juga ujian sekolah ya silakan sekolah. Nanti kalau saya mengatur malah muncul pertanyaan, yok opo ujian sekolah kok menteri melu ngatur," tandas Mendiknas usai membuka Konferensi Pusat Regional Ahli Education for Sustainable Development (ESD) di Gedung Pascasarjana UGM, Rabu (12/1).
Pemberian kewenangan kepada sekolah tersebut dikatakannya, mengikuti pengertian bahwa sekolah lebih mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengetes kemampuan akademis siswanya. Hanya saja untuk menentukan kelulusan, tetap akan dilakukan penggabungan nilai Usek dan UN.
Dengan ketentuan tersebut, Usek ditegaskannya harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN. "Standar minimalnya kalau digabung adalah 5,5 nilai rata-ratanya. Dan ujian sekolah harus sebelum UN, nanti kalau UN dapat nilai empat, tahu-tahu ujian sekolahnya nilainya 12 kan nggak mungkin. Jadi ya sebelum UN," tambahnya.
Konferensi di UGM itupun dihadiri oleh 200 orang peserta termasuk 20 orang dari wakil-wakil negara Asia-Pasifik, seperti: Jepang, Korea, India, Thailand, Filipina, Kambodia dan Malaysia. Konferensi yang dihadiri peserta yang terdiri dari kalangan pemerintah, dosen, guru, aktivis LSM, kalangan profesional dan mahasiswa pascasarjana dari berbagai daerah di Indonesia.
Konferensi yang akan digelar hingga 15 Januari 2011 ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan United Nation University .Ketua Pelaksana Konferensi Prof Dr Retno Sunarminingsih, mengatakan, konferensi ini akan membahas upaya-upaya penyelamatan bumi melalui kegiatan pendidikan dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengembangan berkelanjutan, agar pengembangan dan pelaksanaan Program ESD berbasis Komunitas sangat perlu diselenggarakan.
"Hal itu dapat dicapai melalui kerjasama antar institusi-institusi pendidikan dengan masyarakat yang didukung oleh instansi-instansi terkait dan industri seperti program Kuliah Kerja Nyata � Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di perguruan tinggi," kata Retno.
Retno menambahkan, pada konferensi ini juga disampaikan tentang kebijakan pemerintah dan program-program aksi yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi, sekolah, LSM, dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengembangan berkelanjutan atau sustainable development.
Selain itu, juga didiskusikan 50 makalah dan poster tentang topik-topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, energi terbarukan, green economic, perdamaian, demokrasi dan keragaman budaya, ekosistem and keamanan pangan, kesehatan dan managemen air bersih serta pendidikan untuk pengembangan berkelanjutan (education for sustainable development, ESD) di sekolah-sekolah.
Di akhir konferensi, kata Retno, akan disampaikan Deklarasi Yogyakarta, yaitu tentang Rencana Aksi Education for Sustainable Development berbasis Masyarakat (Community based-ESD Action Plan). Melalui deklarasi ini diharapkan praktek-praktek baik ESD berbasis masyarakat dapat disebarluaskan khususnya di Indonesia dan di Asia Pasific. "Kita berharap program-program aksi penyelamatan bumi melalui Program ESD berbasis masyarakat dapat semakin meluas dan berkelanjutan," kata Retno.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar